Kebutuhan Pegawai Negeri di Pemkab Nunukan Masih Kurang 3000 Orang

Bupati Nunukan, Asmi Laura H. (foto-devy)

NUNUKAN – Kebutuhan pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan masih kurang 3000 orang pegawai. Karena kebutuhan PNS/ASN adalah sebesar 8000, angka tersebut berdasarkan jumlah dari analisis jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Nunukan, ungkap Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid (11/08/2023).

“Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintahan ini secara analisis jabatan pegawai yang kita butuhkan itu sebenarnya ada 8000 an,”ucap Asmin Laura Hafid.

“Saat ini pegawai Negeri di lingkungan Pemkab Nunukan hanya sekitar 4000 an, bila dibandingkan dengan kebutuhan, maka masih kurang 3000an lebih,”tambahnya.

Namun kekurangan pegawai tersebut, menurut Laura, selama ini tertutupi dengan adanya tenaga honorer.

“Memang yang terjadi sekarang masih kurang, dan ini yang ditutupi sama tenaga honorer. sehingga keberadaan Honorer ini sangat dibutuhkan karena mereka itu bekerja di pemerintahan dalam rangka memenuhi kekurangan-kekurangan pegawai yang ada,”ungkap Laura.

Bupati Nunukan berharap ada solusi terbaik dari pemerintah pusat terhadap perkembangan nasib pegawai dengan status tenaga honorer.

“Perkembangan honorer masih berjalan sampai bulan sebelas, kita menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti apa, KEMENPAN-RB beberapa kali di wawancaranya juga sudah menyampaikan, akan memberikan beberapa solusi, jadi kita tunggu saja seperti apa solusinya, mudah-mudahan yang terbaik juga bagi para honorer,” harap Laura.

Bupati Laura, menuturkan jika honorer diberhentikan maka akan timbul persoalan baru yaitu meningkatnya jumlah pengangguran di Nunukan.

“Bila terjadi pemutusan hubungan kerja maka dikhawatirkan akan terjadi pengangguran besar-besaran di Nunukan dan itu akan menjadi masalah baru kita dan saya pastikan tingkat pengangguran itu semakin tinggi,” ujar Laura.

Karenanya Laura berharap pemerintah pusat akan memberikan solusi terbaik.

“Saya Berharap mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari pemerintah pusat untuk kita, karena mereka adalah anak-anak Nunukan yang juga sebenarnya sangat kita butuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan,”imbuhnya. (DV*)