NUNUKAN – puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) seruduk Kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NunukanKamis (06/07/2023). Ini lantaran keberangkatannya ke Tawau Malaysia ditangguhkan kan oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
Dari informasi diterima, Penangguhan keberangkatan puluhan PMI yang selama ini telah bekerja di kota Kinabalu bagian Sabah, Malaysia, tersebut, tidak bisa kembali ke tempat mereka bekerja, ini karena syarat sebagai PMI belum dilengkapi, seperti kontrak kerja dari pihak yang mempekerjakan.
Sehingga sekitar 25 orang PMI yang seharusnya telah kembali bekerja di kota Kinabalu, karena belum mendapatkan persetujuan (endorse) dari pihak Konsulat RI di Kota Kinabalu terlantar di Nunukan.
Berbeda dengan Kebijakan Konsulat RI di Kota Tawau, yang memberikan endorse masuknya PMI ke kota Tawau. Sehingga dengan itu Kantor Imigrasi Nunukan pun, memberikan izin untuk melintas ke Malaysia menggunakan paspornya.
Karena dinilai ada diskriminasi dengan perbedaan kebijakan antara Konsulat RI Kinabalu dan Tawau tersebut, membuat para PMI yang terlantar dan kebingungan itupun seruduk BP3MI Nunukan untuk meminta klarifikasi kenapa tidak dapat melintas ke Malaysia.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua Tim Penyiapan dan Penempatan BP3MI Nunukan, Wina membenarkan adanya puluhan PMI yang selama ini bekerja di Kinabalu Sabah Malaysia, belum mendapatkan izin melintas ke Malaysia.
Menurut Wina, terjadi kesalahpahaman dari Pengurus dan PMI terhadap tugas fungsi dan kewenangan BP3MI Nunukan.
Sebab kedua Konsulat RI yang ada di Tawau maupun di Kinabalu, tentunya memiliki ketentuan dan kebijakan masing-masing, sedangkan BP3MI tidak memiliki otoritas untuk intervensi.
“Semua tergantung ketentuan dari pihak konsulat RI, kami BP3MI Nunukan tidak memiliki kewenangan,”ujar Wina.
Wina menuturkan, secara pribadi dirinya juga merasa prihatin dengan kondisi PMI yang tertahan di Nunukan, disisi lain pihaknya juga harus tetap tegak lurus dengan aturan.
Namun Wina berharap hal ini dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk segera disikapi, terkait PMI yang masih terlantar di Nunukan yang membutuhkan perhatian serta solusi. pungkasnya.(mld*)