Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengangkat berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan saat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite III, Rabu (8/4/2026).
Audiensi dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo, S.H., bersama anggota Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani. Rombongan diterima Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, didampingi anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara menyoroti belum meratanya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang telah menerima tunjangan tersebut.
“Kami meminta dukungan DPD RI agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih adil dan merata bagi guru di wilayah perbatasan,” ujar Rumah Tumbo.
Selain TKG, Komisi IV juga mengangkat keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan yang berdampak pada akses pendidikan masyarakat.
Persoalan infrastruktur turut menjadi perhatian, khususnya terbatasnya akses transportasi di daerah perbatasan yang menyebabkan tingginya biaya mobilitas. DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah dan percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait serta kelengkapan data sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
Ia menyatakan komitmen DPD RI untuk memperjuangkan kebutuhan daerah, termasuk penyediaan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis bagi putra-putri asal Kalimantan Utara.
Terkait program PIP dan rehabilitasi sekolah, DPD RI meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan serta mengusulkan data sekolah yang membutuhkan penanganan melalui program kementerian terkait.
Filep juga mendorong DPRD Kaltara untuk kembali menggelar RDP dengan pihak terkait guna memperkuat data dan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Utara, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah perbatasan. (*)