NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2027, Senin (30/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Nunukan ini dibuka oleh Bupati Irwan Sabri, dan dihadiri Wakil Bupati Hermanus, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai, perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan sekaligus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“Musrenbang menjadi momentum untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusung tema pembangunan yang berfokus pada pemerataan infrastruktur layanan dasar dan penguatan infrastruktur ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengembangan sektor ekonomi produktif, penguatan ketahanan lingkungan dan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial dan budaya, serta penguatan kapasitas generasi muda.
Bupati juga mengungkapkan bahwa berbagai usulan dari masyarakat telah dihimpun melalui proses Musrenbang mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh usulan tersebut.
“Kita harus menentukan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain mengandalkan APBD, Bupati juga mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi guna mempercepat pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global saat ini turut memengaruhi dinamika ekonomi daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif.
“Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkasnya.(*)