TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/3/2026).
Dalam penyampaiannya, Zainal A Paliwang menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.
Ia menjelaskan bahwa LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Dari sisi makro pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara tercatat meningkat menjadi 74,04 atau masuk kategori tinggi. Selain itu, tingkat kemiskinan berada di angka 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,85 persen.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan capaian positif dengan angka 4,56 persen. Sementara pendapatan per kapita masyarakat meningkat hingga Rp208,21 juta, serta ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) tetap terkendali di angka 0,261.
“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kaltara berada pada jalur yang tepat,” ujar Zainal A Paliwang.
Di sektor sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang, didominasi oleh penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara dari sisi keuangan daerah, realisasi APBD 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp820 miliar, pendapatan transfer Rp1,782 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp56,68 miliar. Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun.
Selain itu, berbagai program strategis juga telah dilaksanakan, seperti keringanan pajak kendaraan, beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, hingga penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sejumlah indikator lainnya juga menunjukkan capaian positif, di antaranya peningkatan angka harapan hidup menjadi 73,68 tahun, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,87, serta bertambahnya jumlah desa mandiri menjadi 77 desa.
Meski demikian, Zainal A Paliwang mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, penanganan kemiskinan, serta konektivitas wilayah.
Atas berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional sepanjang 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards, Paritrana Award, serta penghargaan TP2DD.
“Ini merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kita harus terus meningkatkan pelayanan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*dkisp)