JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan arus mudik dan balik Idulfitri 2026 berlangsung aman, lancar, dan tertib. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polri mengerahkan sekitar 161 ribu personel gabungan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar secara nasional.
Hal itu disampaikan Wakapolri Dedi Prasetyo dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang berlangsung di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3).
Menurutnya, ratusan ribu personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi potensi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan keamanan selama masa mudik dan perayaan Lebaran di seluruh Indonesia.
“Polri menyiagakan 161 ribu personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran di berbagai wilayah,” ujarnya.
Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan sebanyak 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di sejumlah titik strategis, seperti jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.
Dalam pengamanan mudik tahun ini, Polri tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti sistem one way dan contraflow, tetapi juga memperkuat pelayanan publik melalui digitalisasi layanan darurat.
Salah satu layanan yang menjadi fokus adalah layanan darurat 110, yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik untuk melaporkan berbagai situasi darurat.
“Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” kata Dedi.
Ia menjelaskan bahwa layanan tersebut dirancang untuk mempercepat proses pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Melalui layanan tersebut, masyarakat yang mengalami kendala di jalur mudik—seperti kecelakaan, gangguan keamanan, maupun masalah kendaraan—dapat langsung terhubung dengan command center Polda atau Polres terdekat.
“Melalui layanan 110, laporan masyarakat akan langsung diterima oleh sistem yang dapat melacak lokasi pelapor dan meneruskan informasi tersebut kepada petugas di pos terdekat untuk segera memberikan bantuan,” jelasnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat selama periode mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional tidak hanya bergantung pada pengamanan aparat, tetapi juga integrasi layanan lintas sektor.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sekitar 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat dapat memperoleh bantuan secara cepat apabila menghadapi kendala selama perjalanan.
Sinergi antara pengamanan Polri, layanan darurat 110, serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan mudik yang lebih responsif dan terintegrasi.
Dengan langkah tersebut, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya sepanjang perjalanan menuju kampung halaman. (*)