TARAKAN – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan dalam sepekan terakhir menjadi perhatian serius. Di tengah harapan orang tua agar anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang layak di sekolah, muncul dugaan kandungan gizi yang kurang hingga porsi yang dinilai tidak sebanding dengan harga ketentuan.
Merespons hal tersebut, DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi IV turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan sidak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap program yang menggunakan anggaran negara untuk kebutuhan gizi siswa.
“Kami ingin memastikan anak-anak kita benar-benar mendapatkan makanan yang layak, sesuai standar gizi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan di SMA Negeri 1, Komisi IV menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian yang cukup serius. Selain kandungan gizi yang diduga belum memenuhi standar, harga yang diterapkan juga dinilai tidak sesuai ketentuan.
“Kalau ini menyangkut gizi anak sekolah, tentu tidak bisa dianggap sepele. Ini menyangkut masa depan mereka,” tegasnya.
Komisi IV berencana mengeluarkan rekomendasi resmi dan mendorong adanya sanksi tegas bagi penyedia yang tidak memenuhi aturan. Menurut Syamsuddin, kejelasan sanksi penting agar tidak terjadi pengulangan di kemudian hari.
Sementara di SMK Negeri 4, secara umum pelaksanaan program dinilai lebih baik. Namun, pihaknya menemukan celah dalam sistem penggabungan menu hari Jumat dan Sabtu. Dalam praktiknya, ada menu yang seharusnya diterima dua kali, tetapi hanya diberikan satu kali.
“Kalau digabung seperti itu, tentu dari sisi gizi menjadi tidak cukup. Dari sisi harga pun perlu ditinjau kembali,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara rutin dan melibatkan semua pihak. DPRD berharap siswa dan sekolah juga berani menyampaikan jika ada ketidaksesuaian di lapangan.
“Program ini menggunakan uang negara untuk anak-anak kita. Harus tepat sasaran dan sesuai standar. Tujuannya baik, jangan sampai pelaksanaannya justru merugikan siswa,” tutupnya.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pelajar di Tarakan. (*)