TARAKAN – Agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara pada Ahad (15/02/2025) menjadi ajang curhat warga soal persoalan BPJS dan Bantuan Penerima Iuran (BPI). Anggota DPRD Kaltara Dapil Tarakan, Syamsuddin Arfah, menyebut keluhan tersebut mendominasi aspirasi masyarakat yang hadir.
Digelar di rumah makan Mak Enek, reses yang diikuti Ibu Rumah Tangga hingga Generasi Z itu berlangsung interaktif. Warga menyampaikan langsung kendala kepesertaan BPJS yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Syamsuddin mengungkapkan, dalam kurun waktu satu bulan, sedikitnya 10 orang tua mendatanginya dalam kondisi sakit. Beberapa di antaranya bahkan mengalami sakit berat dengan keterbatasan ekonomi.
“Dalam bulan ini saja, ada tidak kurang dari 10 orang tua yang datang kepada saya dalam kondisi sakit, bahkan ada yang sakit berat, sementara kondisi ekonominya sangat terbatas dan terkendala masalah kepesertaan BPJS,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera disikapi serius oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Menurutnya, pembaruan dan sinkronisasi data penerima BPI perlu dilakukan secara berkala agar tepat sasaran.
“Saya sudah meminta agar mereka bisa segera dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS,” tambahnya.
Syamsuddin berharap tidak ada lagi warga Tarakan yang tertunda penanganan medis hanya karena masalah administrasi. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak kesehatan masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD Kaltara. (*)