TARAKAN – Penurunan anggaran beasiswa di Kalimantan Utara menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kaltara yang digelar pada Ahad (15/02/2025). Kegiatan tersebut dihadiri ibu rumah tangga hingga generasi muda (Gen Z) yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Anggota DPRD Kaltara Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menyampaikan keprihatinannya atas turunnya anggaran beasiswa dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.
“Terkait beasiswa, terus terang saya merasa bingung. Dari total anggaran Rp15 miliar, saat ini tersisa sekitar Rp5 miliar. Sementara kewajiban karena sudah ada kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi mencapai lebih dari Rp3 miliar. Artinya, sisa anggaran tidak sampai Rp2 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, jika sisa anggaran kurang dari Rp2 miliar tersebut harus dibagi untuk seluruh wilayah Kalimantan Utara, maka nilai yang diterima mahasiswa akan sangat kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan biaya pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa untuk tahun 2026 memang disebutkan terdapat rencana anggaran sebesar Rp20 miliar, namun hingga kini masih dalam proses evaluasi di pemerintah pusat.
“Kondisi kita sekarang ibaratnya hanya menutupi kekurangan dari pusat. Di sisi lain, kita juga harus menyiapkan kewajiban Rp20 miliar di daerah. Jika dari pusat kembali melakukan pengurangan, maka beban kita akan semakin berat,” tegasnya.
Syamsuddin berharap program beasiswa dapat diperbaiki dan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi blunder yang merugikan mahasiswa di daerah.
“Dari Rp15 miliar turun menjadi Rp5 miliar, sementara kewajiban kerja sama sudah lebih dari Rp3 miliar. Sisa sekitar Rp1 miliar lebih untuk dibagi se-Kaltara tentu sangat tidak mencukupi,” katanya.
Ia mendorong agar anggaran beasiswa dapat dikembalikan mendekati Rp15 miliar melalui APBD atau dicarikan solusi dalam perubahan anggaran. Namun ia juga menekankan pentingnya kesiapan perencanaan agar tidak muncul kesan pemerintah daerah tidak siap ketika anggaran tersedia.
Menurut penjelasan pemerintah, keterbatasan anggaran tersebut terjadi akibat pemotongan dari pemerintah pusat. Dampaknya juga dirasakan pada tunjangan guru negeri, khususnya tingkat SMA, baik negeri maupun swasta, yang saat ini tidak lagi tersedia dalam mata anggaran.
“Awalnya sempat dibahas, tetapi pada pembahasan akhir ketika anggaran menurun, alokasi itu tidak lagi muncul. Penjelasannya karena keterbatasan anggaran akibat pemotongan dari pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelumnya anggaran tunjangan guru bisa mencapai Rp3,6 miliar, namun kini tersisa sekitar Rp2,4 miliar. Dengan kondisi itu, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
Selain persoalan pendidikan, dalam reses tersebut juga mencuat keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS dan BPI. Dalam satu bulan terakhir, sedikitnya 10 orang tua datang mengadu dalam kondisi sakit, bahkan ada yang sakit berat, namun terkendala kepesertaan BPJS karena faktor ekonomi.
“Saya sudah meminta agar mereka segera dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS agar bisa mendapatkan layanan kesehatan,” tutupnya.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar dukungan anggaran bagi daerah dapat kembali ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.(*)