KRAYAN – Di beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, suara kendaraan berat yang melintasi jembatan kayu terdengar seperti denting rapuh yang menguji nasib. Di bawahnya, aliran sungai kecil menggerus tanah, sementara di atasnya, papan-papan kayu berderit setiap kali roda mobil melintas.
Tahun 2026, lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka. Namun di Dataran Tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagian masyarakat masih meniti jembatan kayu untuk menggerakkan roda kehidupan.
Bagi warga, ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini tentang rasa aman, tentang harga diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jalan yang Menghentikan Aktivitas
Hujan rintik di Krayan bukan sekadar perubahan cuaca. Ia bisa menjadi penentu berhentinya aktivitas ekonomi. Jalan tanah berubah menjadi lumpur tebal, kendaraan terperosok, dan perjalanan antar desa terhambat.
Anak-anak sekolah harus berangkat lebih pagi, menghindari jalan yang semakin berat dilalui saat siang. Petani menunggu cuaca bersahabat untuk membawa hasil kebun. Sementara warga yang sakit hanya bisa berharap kondisi tidak memburuk sebelum akses memungkinkan untuk bergerak.
“Masyarakat seperti dijajah oleh jalan. Hujan sedikit saja aktivitas terhenti. Ini berbeda dengan di kota,” ujar Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, saat melakukan kunjungan kerja monitoring jalan dan jembatan bersama Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, Ketua Komisi III Ryan Antoni, dan Sekretaris Komisi II Ramsah, Rabu (11/02/2026).
Jembatan Kayu di Tahun 2026
Beberapa jembatan penghubung antar wilayah masih berbentuk papan dan balok kayu. Sebagian sudah mulai lapuk. Bahkan saat dilewati pejalan kaki pun terasa bergoyang.
“Kalau Indonesia merdeka tahun 1945, sekarang sudah 2026. Tapi kita masih melihat mobil bermuatan berat melintasi jembatan kayu. Ini soal keselamatan jiwa,” tegas Andi.
Dari hasil monitoring, sedikitnya tujuh jembatan di ruas Lombawang–Long Umu membutuhkan penanganan mendesak. Sementara titik lain juga menghadapi kondisi serupa karena wilayah Krayan dipenuhi sungai-sungai kecil yang harus diseberangi.
Andi mengingatkan, pemerintah tidak boleh menunggu korban baru bertindak.
“Pencegahan itu kewajiban negara. Jangan sampai musibah dulu baru bergerak,” katanya.
Ketergantungan yang Tak Terhindarkan
Keterisolasian akses darat membuat sebagian warga lebih memilih ke Lawas, Malaysia, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Semen, material bangunan, bahkan perlengkapan sekolah lebih mudah diperoleh dari negeri seberang.
Sementara jika didatangkan dari Nunukan, biaya logistik tinggi karena harus menggunakan pesawat.
Kondisi ini menciptakan ironi di tapal batas. Di satu sisi, Krayan memiliki potensi besar—beras adan, beras gunung, beras hitam—yang dikenal hingga luar daerah. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur membuat potensi itu belum maksimal berkembang.
“Potensi kita besar, tapi akses lemah. Kalau konektivitas Malinau–Krayan lancar, ketergantungan ke Malaysia bisa ditekan,” ujar Andi.
Anggaran Besar, Harapan Besar
Secara kebijakan, pemerintah telah memasukkan pembangunan perbatasan sebagai prioritas nasional. Tahun 2026 direncanakan pembangunan 11–12 jembatan di Krayan dengan total anggaran sekitar Rp700 miliar.
Pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan telah dimulai sejak Desember 2025 dengan alokasi Rp150 miliar. Selain itu, proyek preservasi jalan dan jembatan ruas Lembudud–Long Layu senilai Rp473 miliar ditargetkan rampung September 2026.
Namun di lapangan, warga masih bergulat dengan lumpur dan kayu lapuk.
“Anggaran besar harus benar-benar terasa. Jangan sampai ratusan miliar hanya jadi angka di atas kertas,” tegas Andi.
Perbatasan dan Harga Diri Bangsa
Bagi Andi Mulyono, pembangunan perbatasan tidak boleh diperlakukan seperti wilayah biasa. Perlu kebijakan afirmatif, bahkan jika perlu melalui instruksi presiden atau regulasi khusus.
“Perbatasan adalah simbol kedaulatan. Kalau infrastrukturnya tertinggal, itu bukan hanya soal pembangunan, tapi soal harga diri bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan layanan kesehatan di Krayan. Rumah sakit belum memiliki fasilitas memadai, dokter spesialis belum tersedia, dan peralatan medis masih terbatas.
“Kalau ada pasien darurat, sementara jalannya rusak dan jembatannya kayu, bagaimana keselamatannya? Ini soal nyawa,” katanya.
Di Krayan, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah harapan agar anak-anak bisa sekolah tanpa risiko, petani bisa menjual hasil panen dengan layak, dan warga tidak lagi merasa terpinggirkan di negeri sendiri.
Di tapal batas ini, kedaulatan bukan hanya soal patok dan bendera. Ia diuji setiap hari—di jalan berlumpur dan jembatan kayu yang masih berdiri rapuh.
“Negara harus hadir nyata. Bukan hanya dalam perencanaan, tapi dalam bentuk jalan dan jembatan yang bisa menyelamatkan rakyatnya,” tutup Andi Mulyono.(*)