KRAYAN TIMUR – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan. Sejumlah anggota DPRD Nunukan melakukan monitoring langsung ke Kecamatan Krayan Timur, Selasa (10/02/2026), untuk melihat secara nyata kondisi akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kunjungan lapangan dilakukan Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, bersama Ketua Komisi I Andi Mulyono, Ketua Komisi III Ryan Antoni, serta Sekretaris Komisi II Ramsah. Rombongan menempuh perjalanan darat dengan medan berat, melewati ruas jalan rusak dan berlumpur yang menjadi jalur utama masyarakat.
Sejak awal perjalanan, rombongan DPRD harus menghadapi kondisi jalan yang tidak memungkinkan kendaraan melaju normal. Lumpur tebal dan permukaan jalan yang licin membuat kendaraan, termasuk mobil pickup Toyota Hilux, lebih banyak berjalan merayap dan beberapa kali hampir terjebak.
Menurut Andi Fajrul, perjalanan tersebut menjadi bukti konkret bahwa persoalan infrastruktur di Krayan Timur bukan sekadar data dalam laporan, melainkan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari.
“Kalau hanya membaca laporan, mungkin tidak terasa. Tapi ketika turun langsung, kita tahu betul bagaimana beratnya akses yang harus dilalui masyarakat,” ujarnya.
Di sepanjang perjalanan, rombongan menyaksikan hamparan sawah dan kebun warga yang hijau dan subur. Berbagai komoditas seperti padi, nanas, dan hasil kebun lainnya tumbuh dengan baik, mencerminkan besarnya potensi pertanian Krayan Timur.
Namun, potensi tersebut dinilai belum mampu memberikan nilai ekonomi maksimal akibat buruknya infrastruktur jalan. Keterbatasan akses menyebabkan biaya transportasi hasil panen menjadi sangat tinggi.
“Satu karung beras saja ongkos angkutnya bisa berlipat karena medan yang berat. Ini yang membuat harga mahal dan petani sulit berkembang,” kata Andi Fajrul, yang juga menjabat Ketua Fraksi NasDem DPRD Nunukan.
Kondisi semakin memprihatinkan ketika rombongan melintasi sebuah jembatan kayu yang menjadi penghubung antarwilayah. Jembatan tampak miring, dengan papan yang mulai renggang dan rawan ambruk. Setiap kendaraan harus melintas secara bergantian dan penuh kehati-hatian.
Yang paling menyentuh, menurut Andi Fajrul, adalah sikap warga yang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.
“Mereka melintas dengan tenang, seolah risiko ini sudah menjadi bagian dari keseharian. Padahal ini tidak boleh kita anggap sebagai hal yang wajar,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, DPRD Nunukan juga menaruh perhatian pada keterbatasan layanan kesehatan di Krayan Timur. Hingga kini, wilayah tersebut belum memiliki puskesmas yang memadai dan masih mengandalkan pos pelayanan terpadu (postu).
“Jika ada warga sakit berat, mereka harus menempuh perjalanan panjang melalui jalan berlumpur dan jembatan yang kondisinya tidak aman. Ini persoalan serius, bukan hanya soal infrastruktur tapi juga keselamatan dan kemanusiaan,” tegasnya.
Andi Fajrul menyadari bahwa sebagian kewenangan pembangunan berada di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat. Namun ia menegaskan, kehadiran DPRD Nunukan di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat perbatasan.
“Rakyat tidak bertanya ini kewenangan siapa. Mereka hanya ingin hidup lebih layak. Tugas kita adalah menyuarakan dan memperjuangkannya,” katanya.
Melalui monitoring langsung ini, DPRD Nunukan berharap persoalan jalan, jembatan, dan layanan dasar di Krayan Timur dapat menjadi perhatian bersama lintas kewenangan. Dengan perbaikan akses, potensi pertanian dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkembang lebih optimal.
“Perbatasan bukan daerah pinggiran yang bisa diabaikan. Ia adalah wajah depan negara,” pungkas Andi Fajrul.
Hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD Nunukan untuk mendorong koordinasi dan percepatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar bagi masyarakat Krayan Timur.
Sebelumnya kondisi jalan rusak di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, kembali menjadi perhatian publik setelah warga dan pelajar setempat melakukan aksi damai dengan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (31/1/2026) lalu.
Aksi tersebut dipicu oleh kondisi jalan Pa’ Kebuan–Long Umung yang rusak berat dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Padahal, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama bagi warga untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. (*)