SEBATIK – Bosan menunggu kepastian kapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik Beroperasi, membuat sejumlah pemuda melakukan penyegelan PLBN, Pada Sabtu (10/40/2025).
Penyegelan dengan menggembok pagar dan memasak spanduk bertuliskan “PLBN Sebatik Disedel”, dan beberapa buah kertas karton bertuliskan “Segera Fungsikan PLBN Sebatik” dan “Cukup Cintaku yang Kandas!!! PLBN Sebatik Jangan”.
Aksi ini juga didasari kekecewaan mereka, Karena bangunan PLBN Sebatik sebagai wadah pelayanan satu atap belum juga berjalan, sehingga bangunan megah yang menghabiskan anggaran lebih 200 Miliar terkesan kini hanya hiasan di wilayah perbatasan.
Bangunan yang seharusnya sebagai pusat pelayanan terintegrasi. Dan telah diresmikan pada bulan Oktober 2024, kini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Kedatangan Komisi II DPR RI Bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya melihat langsung kondisi PLBN, pada Sabtu (04/10/2025), dirasakan para pemuda Sebatik belum membawa kepastian.
“Apa yang kami lakukan kali ini bentuk kekecewaan yang timbul. Bahwasannya dengan kedatangan Wakil Menteri dalam negeri hari ini membuat imbas beberapa hal yang dirasakan oleh khususnya kami sebagai pemuda dan masyarakat Sebatik. Karena lagi-lagi kedatangan Wamen atau pemerintah dalam hal ini, pembahasan terkait masalah fungsi dan peruntukan PLBN. Dan sudah sekian kali dilakukan terkait masalah pembahasan dan kunjungan dan sampai hari ini kami rasa bahwasannya kegagalan pemerintah untuk melaksanakan atau mengoperasikan PLBN sebagai selayaknya seperti itu”, ujar Dedy Kamsidi, tokoh pemuda Sebatik.
Dedy juga menilai kedatangan anggota DPR RI dan Wamen Dagri terkesan hanya sebuah seremoni.
“Dengan anggaran yang digelontorkan sampai hari ini hanya menjadi sebuah pajangan di daerah perbatasan. Sehingga kami berharap kedatangan mereka tidak hanya sekedar seremonial atau hanya sekedar datang membuang anggaran, tetapi kami berharap bahwasannya PLBN diperuntukkan selayaknya. Dan kami merasa kedatangan hari ini yang hanya benar-benar sekedar pembahasan, tetapi sampai hari ini tidak ada aksi, tidak ada implementasi”, ungkapnya.
Tidak hanya Dedy, Ishak pemuda perwakilan perbatasan mengatakan juga kekecewaannya atas kunjungan Komisi II DPR RI dan Wamen Dagri,
“Hari ini tentunya teman-teman dari masyarakat pemuda dan seluruh masyarakat sebatik merasakan kekecewaan, karena kedatangan mereka hari ini tidak memberikan dampak positif terhadap PLBN hari ini. Oleh karena itu, hari ini salah satu bentuk kekecewaan teman-teman, mereka hadir untuk mensegel kegiatan disini sampai waktu tidak ditentukan. Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami sebagai anak perbatasan yang tinggal di daerah perbatasan, tetapi suara kami tidak ada artinya di pusat, Maka dari itu, kami hari ini menunggu kejelasan daripada orang yang berpihak”, ujar ishak.
Aksi para pemuda di perbatasan dengan melakukan penyegelan pintu utama masuk PLBN Sebatik mendapat respon dari anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sebatik. Dan mereka menerima aspirasi untuk dilanjutkan Kembali ke pemerintah pusat.
“Kami akan menerima aspirasi masyarakat Sebatik khususnya pemuda Sebatik untuk kami menindaklanjuti. Namun kami berharap juga dari DPR RI Komisi 2 yang membidangi perbatasan dan kami juga minta kepada Sekretaris Pengelola Perbatasan untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Dan kami juga meminta kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menyikapi persoalan ini, jangan berdiam diri”, pinta Andi Muliyono, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Sabtu (04/10/2025).
“Karena bisa dilihat tulisan-tulisan tersebut, inilah suara-suara hati rakyat yang kita selama ini pura-pura buta, pura-pura tuli. Sehingga kami menjadi biangnya, kami tidak mau disalahkan sendiri. Kami biarkan untuk bisa menyampaikan, dengan tulisan-tulisan ini saya rasa, kalau otak cerdas, otak kita bisa menalar dengan baik tulisan ini, ini adalah teguran keras terhadap pemerintah”, ungkap Andi Muliyono.
Namun Andi Muliyono juga menyampaikan harapan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kementerian terkait.
“Kami minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan kepada kementerian terkait untuk menindaklanjuti PLB Sebatik agar segera difungsikan sebagaimana mestinya. Yang menelan biaya kurang lebih 200 miliar lebih. Segala sesuatu yang diadakan oleh pemerintah dan tidak bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya, kami anggap itu adalah korupsi atau merugikan keuangan negara”,tegasnya.
“Maka dari itu, jika memang tidak dapat difungsikan dengan baik, siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, kami meminta diproses secara hukum. Karena ini adalah membuang-buang uang negara”, tambahnya.
PLBN sendiri tentunya bila beroperasi diharapkan roda perekonomian di Sebatik bisa lebih baik dan maju, yang tentunya didukung dengan kemudahan dalam menjalankan bisnis ekonomi sebagaimana yang diharapkan masyarakat. (*)