NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Hanura, Hamsing, S.Pi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI ke Pulau Sebatik, pada Sabtu (4/10/2025).
Ia menilai kunjungan tersebut tidak membawa dampak apa pun bagi masyarakat, justru meninggalkan kesan bahwa pemerintah pusat seakan tidak serius menangani persoalan perbatasan.
“Seharusnya ini jadi momen penting bagi kami untuk bicara dan menyampaikan aspirasi warga Sebatik. Tapi yang terjadi justru kami hanya diberi waktu beberapa menit saja,” kata Hamsing usai pertemuan dengan Wamendagri.
Menurutnya, Wamen dan rombongan datang tanpa kesiapan untuk berdialog. Ia mengaku baru menyampaikan salam, sudah langsung diminta untuk singkat dan cepat karena Wamen buru-buru. Hal ini, kata Hamsing, memperlihatkan bahwa mereka tidak siap mendengarkan keluhan warga perbatasan.
“Itu menandakan mereka tidak serius. Kami ini perwakilan masyarakat di perbatasan. Harusnya mereka datang membawa kabar baik, bukan cuma tanya-tanya ke kepala imigrasi atau petugas lokal, terus pulang tanpa keputusan,” ujarnya.
Hamsing menilai kunjungan kali ini tidak lebih dari seremonial, Ia menyebut seharusnya pihak pusat datang dengan membawa hasil atau setidaknya rencana konkret yang sudah disepakati.
“Kami ini sudah dua kali ke DPR RI, ke KSP juga. Masa ketika mereka datang ke sini, tidak ada yang bisa dijelaskan, Kecewa sekali kami,” ucapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah masalah serius yang hingga kini belum ditangani pemerintah pusat, salah satunya adalah soal garis batas negara yang masih belum jelas hingga sekarang, selain itu, masyarakat yang terdampak pembangunan perbatasan juga belum mendapatkan kompensasi yang layak.
“Masalahnya bukan hanya PLBN. Garis batas saja belum jelas, ganti rugi juga tidak ada. Kebijakan lama seperti sistem ‘butter track’ yang sudah puluhan tahun dipakai itu juga tidak pernah diperbarui, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang,” jelas Hamsing.
Ia menambahkan bahwa persoalan lain seperti trafficking dan isu keamanan perbatasan juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, Sayangnya, sampai sekarang belum ada langkah konkret yang diambil.
Hamsing menegaskan bahwa DPRD di tingkat kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah besar seperti ini, karena itu, ia meminta DPR RI dan para menteri untuk segera membuat keputusan nyata agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.
“Kami ini bisa menyampaikan aspirasi, tapi keputusan ada di tangan pusat. Kalau terus begini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan itu yang paling kami khawatirkan,” tutupnya.
Hamsing berharap, pemerintah pusat tidak lagi memandang enteng persoalan perbatasan, Ia meminta kunjungan berikutnya tidak lagi datang dengan tangan kosong, tetapi membawa harapan dan kepastian bagi masyarakat Sebatik.(*)