NUNUKAN – H. Firman Latif, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Nasdem, ternyata juga merasa kecewa atas sikap pemerintah pusat yang dinilainya kurang serius menangani persoalan di wilayah perbatasan, khususnya terkait pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Sebatik.
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Firman dengan tegas mengatakan bahwa Sebatik adalah ujung paling utara Indonesia yang seharusnya berada di posisi strategis, bukan malah diabaikan.
“Sebatik ini ujung paling utara Indonesia, harusnya menjadi perhatian utama dan bukannya yang terbelakang tapi kenyataannya, kami ini seperti dikesampingkan,” ucapnya penuh kekecewaan.
Ia menjelaskan bahwa sudah banyak upaya dilakukan untuk mendorong pengoperasian PLBN, termasuk melakukan kunjungan langsung ke Jakarta dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur, namun hingga saat ini, belum ada tindakan nyata dari pemerintah pusat.
“Kami ini sudah berapa kali ke Jakarta, ke DPR RI, ke kementerian tapi hasilnya nol belum ada satu pun yang betul-betul turun tangan menyelesaikan persoalan di Sebatik,” ujarnya.
Firman juga mengkritik keras kunjungan Komisi II dan Wamendagri yang menurutnya hanya bersifat seremonial, Ia menilai kesempatan masyarakat untuk bicara sangat dibatasi, bahkan ada yang baru mengucap salam sudah langsung diminta menyampaikan secara singkat dan padat.
“Mereka datang, tapi malah kami yang dibatasi mau bicara dua menit pun sudah disuruh cepat, padahal masalah Sebatik ini tidak bisa diselesaikan dalam kalimat singkat,” katanya.
Ia mendesak agar pemerintah pusat dan provinsi segera turun tangan, duduk bersama masyarakat dan mempercepat pengoperasian PLBN yang sudah lama dinantikan, menurutnya, bangunan megah PLBN tidak ada artinya jika tidak bisa difungsikan.
“Kalau tidak ada langkah nyata, kami khawatir masyarakat tidak bisa lagi menahan diri, kami tokoh-tokoh ini sudah sering menenangkan mereka, tapi kesabaran itu ada batasnya,” tambahnya.
Firman menyebut bahwa sudah saatnya pemerintah memberikan tenggat waktu yang jelas, Ia secara tersirat menyarankan agar pengoperasian PLBN Sebatik harus sudah memiliki kepastian paling lambat awal tahun depan.
“Jangan tunggu masyarakat bertindak. Kami sudah berusaha menahan mereka, tapi kalau tidak ada kejelasan sampai Januari, jangan salahkan jika mereka turun ke lapangan,” ujarnya serius.
Ia berharap pemerintah pusat tidak lagi menunda-nunda dan benar-benar hadir untuk mendengarkan dan bertindak, menurutnya, Sebatik bukan hanya wilayah perbatasan, tapi wajah terdepan Indonesia yang harus dijaga dan dihormati. (*)