Depok -Setelah melaksanakan rapat komisi dan rapat pleno membahas isu-isu permasalahan yang ada pada Kementerian Hukum RI, Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Tahun 2025 resmi ditutup oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari ini berlangsung di Auditorium Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum.
Hadir pada kegiatan penutupan, Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budiyanto.
Penutupan kegiatan diawali dengan laporan hasil kegiatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta.
“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan rapat koordinasi ini. Total terdapat 110 rekomendasi tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Kemeterian Hukum dimana seluruh rekomendasi ini akan dituangkan kedalam Rencana Aksi Percepatan Kinerja Semester II Tahun 2025.” ucap sekjen Nico.
Sekjen Nico juga menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan berjalannya rekomendasi ini perlu adanya peran aktif pimpinan dalam mendorong kinerja jajarannya dengan tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik pada unit kerja masing-masing.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Ia menyampaikan bahwa, untuk dapat mengoptimalkan hasil rapat koordinasi ini perlu adanya inovasi-inovasi yang mendorong peningkatan kinerja. “Inovasi-inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja juga akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mampu membangun citra baik Kementerian juga.” tegas Supratman.
Menteri Hukum, Supratman juga menginstruksikan agar seluruh jajaran Kementerian Hukum RI dapat menuangkan ide-ide kreatif sehingga apa yang menjadi target kinerja Kementerian Hukum RI di semester II tahun 2025 dapat tercapai. Pada akhirnya Menteri Hukum Supratman menutup rangkaian acara kegiatan Rapat Kordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum sejak tanggal 29 Juli hingga 31 Juli 2025. (*)