Pandangan Umum Fraksi GKP, Perubahan APBD yang Sesuai Dengan Kebutuhan

Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Siti Rohaida. (dv)

NUNUKAN – Fraksi Gerakan Karya Pembangunan mengharapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu efektif yang sangat singkat yaitu kurang lebih tiga (3) bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah.

Dan Fraksi GKP mendukung pemerintah daerah mengedepankan skala prioritas pada setiap Program Kerja pada sektor krusial yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan serta Pelayanan Publik. Serta persiapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang.

 Harapan tersebut disampaikan perwakilan fraksi , Siti Rohaida pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, di Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2024, Jumat (02/08/2024).

“Sesungguhnya DPRD Kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya maksimal dalam mengatur dan mengelola APBD tersebut. Namun DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah ini, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran, rekomendasi dan/atau sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraannya”, teranya,

Fraksi GPK juga menambahkan, pemerintahan merupakan kegiatan yang menjadi kunci utama berhasilnya penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah. Berbicara permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ini tentu tidak lepas dari bagaimana kondisi internal di dalam struktur pemerintahan itu sendiri.

Terkait perubahan anggaran tahun 2024 ini, “fraksi kami berproyeksi pada substansi dasarnya yaitu penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib, mengikat dan mendesak. Sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait dan target pembangunan di tahun 2024 bisa terealisasi”ungkap Siti Rohaida.

Fraksi Gerakan Karya Pembangunan berharap agar proses pembahasan R-APBD Perubahan tahun 2024 ini benar-benar dimaksimalkan.

“Kami Berharap dibahas dengan maksimal  RAPBD Perubahan tahun 2024 agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sehingga mampu memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Nunukan”, imbuhnya.