NUNUKAN – Untuk memenuhi kebutuhan internet di wilayah pedalaman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik dan Persandian) melakukan kajian dan uji coba layanan Starlink, sebuah layanan internet berbasis satelit orbit rendah.
Kepala Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Nunukan, Kaharuddin, S. S., mengatakan, untuk daerah pedalaman yang masih sulit internet Pemkab Nunukan sudah ada wacana menggunakan layanan Starlink.
“Kami dari pemerintah daerah pada saat ini melakukan kajian, dan kami juga melakukan uji coba bagaimana menggunakan layanan Starlink di wilayah pedalaman yaitu di Krayan, dan hasilnya sangat bagus, dan kita sudah ada wacana menggunakan layanan ini di pedalaman terutama untuk kantor camat, kantor desa, dan fasilitas umum lainnya,” terang, Kaharuddin, Rabu (19/6/2024).
Kepala Diskominfotik Nunukan menyebut, wacana layanan layanan Starlink di wilayah pedalaman itu mendapatkan respon positif dari Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, M. M., Ph. D., yang menginginkan hal tersebut segera terealisasikan.
“Kami sudah melakukan uji coba dan hasilnya luar biasa kencang, dengan pengadaan alat yang standar saja sekitar 8 jutaan, dan ibu Bupati komitmennya luar biasa langsung perintah eksekusi, dan saat ini kita tindak lanjuti dengan menyusun perencanaan penganggarannya,” ujar Kaharuddin.
Menurut Kaharuddin, starlink ini merupakan salah satu alternatif disamping program pusat yang membangun BTS Tower, sebagai upaya untuk menyediakan internet, dan mengurangi Blank Spot.
“Yang jelas kalau kita melihat kondisi riil di lapangan dengan mengharapkan jaringan yang disiapkan oleh pemerintah pusat melalui BTS dengan bandwidth 50 Mbps yang ada, kita memang tidak bisa berharap banyak kecuali kita berusaha secara mandiri menyiapkan WIFI sendiri, mungkin melalui starlink dengan bandwidth tak terbatas Mbps nya, ini juga bisa dibilang salah satu solusi kita tidak punya jalan lain, selain kita melakukan percepatan mau tidak mau kita melalui pemerintah daerah harus intervensi, jika kita terus berharap bantuan dari pemerintah pusat walau ada namun lambat prosesnya,” beber Kaharuddin.