MALINAU – Bertempat di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau, Rapat Koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Utara Tahun 2024 berlangsung pada rabu (15/5) pagi.
Rakor yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ini mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Negeri Melalui Skema KPBU” yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara.
Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara H. Sapi’i, ST., M.AP., yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM., berkesempatan memberi sambutan serta membuka langsung rakor ini.
“Rakor ini merupakan salah satu agenda penting, bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, namun juga sebagai ruang untuk saling memberi masukan baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Sapi’i dalam sambutannya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur diyakini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Maka diperlukan eksplorasi dan optimalisasi berbagai model pembiayaan infrastruktur guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik yang berkualitas.
“Kita harapkan, dalam upaya mengejar ketertinggalan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Perlu keterlibatan berbagai pihak terkait selain dari pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Safi’i lagi, dengan mengusung tema “Percepatan Akselerasi Infrastruktur di Ujung Negeri”. Tema ini selaras dengan arah pembangunan dalam pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah di Kaltara.
Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur ini, terdapat 2 (dua) skema pembiayaan. Yaitu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).
“Terdapat 22 (dua puluh dua) jenis pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU ini. Maka saya harapkan untuk seluruh peserta untuk dapat mengikuti rakor ini dengan seksama. Agar dalam pelaksanaannya nanti akan efektif, efisien dan akuntabel,” tuntasnya.(dkisp)