BALIKPAPAN – Menindaklanjuti disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Lapas Nunukan diwakili secara langsung oleh Kalapas Nunukan Puang Dirham mengikuti Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sekaligus Diseminasi dan Penguatan HAM di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Kantor Imigrasi Balikpapan, Kamis (14/04/2024).
Kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim dan diikuti oleh Ka UPT SeKaltimtara.
Usai pembukaan kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Penandatanganan Komitmen Bersama, Sambutan oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, sambutan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM dan kemudian paparan materi dan diskusi.
Dikutip dari sippn.menpan.go.id, P2HAM adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang berdasarkan kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan HAM. Selain itu, pelayanan publik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan.
Tujuan dari P2HAM adalah mewujudkan pelayanan unit kerja yang berpedoman pada prinsip HAM, mewujudkan unit kerja yang memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, tidak diskriminatif, serta bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi dan nepotime.
Selain itu, P2HAM diharapkan dapat mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.(*)