TARAKAN – Berhembusnya isu Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang yang turut cawe-cawe dalam terpilihnya Ince A Rifai sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltara versi Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Tanjung Selor, dibantah langsung Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS, Muchlis Fatahna.
“Gubernur tidak ikut-ikut (cawe-cawe), kita selesaikan di internal KKSS saja. Kita sudah panggil pihak Muswilub, Pak Sulaiman juga sudah kita panggil, nanti kita rapat pleno menyelesaikan ini. Saat ini lagi kita pelajari laporannya targetnya Insyaallah bulan November ini kita selesaikan, apa solusinya, apa opsi-opsinya yang penting rukun dan harmonis saja. Tujuan KKSS itukan rukun dan harmonis, jika ada yang tidak rukun berarti belum memahami KKSS berarti harus baca AD ART KKSS,” ujar Muchlis Fatahna, Sabtu (28/10/2023).
Terseretnya nama Zainal Arifin Paliwang dalam Muswilub itu santer dikaitkan dengan beredarnya foto saat bertemu Muchlis Fatahna di Jakarta. Padahal dalam pertemuan tersebut, Zainal sapaan akrabnya diundang sebagai Ketua Dewan Penasehat BPW KKSS Kaltara, bukan sebagai orang nomor satu di Kaltara.
“Tidak ada masalah, dia (Zainal) kan (hadir) sebagai penasehat. Jadi anggota KKSS mau itu dia gubernur, wakil presiden dan pejabat lainnya kita KKSS bisa menyelesaikan itu sendiri,” tegasnya.
Dalam menyelesaikan persoalan ini, Muchlis juga meminta warga KKSS di Kaltara tetap harmonis dan jangan terpengaruh dengan kondisi politik praktis.
“Kita ini tujuannya bagaimana menyatukan warga KKSS. Mau jadi gubernur, bupati, rektor kita persilahkan dan dukung sepenuhnya, tetapi jika masuk (persoalan) KKSS baju-baju itu ditanggalkan semuanya sama di mata warga KKSS,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Penasehat BPW KKSS Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menjelaskan ihwal dirinya hadir bersama Ince, Andi Amri Ampa, Andi Lempong, H Rasyid dan beberapa pengurus lainnya menemui Ketua Umum, Waketum OKK dan Bendum BPP-KKSS hanya sebatas undangan. Bahkan agenda lainnya ke Jakarta juga menemui Ketua MPR untuk membahas pelantikan komunitas Indonesia Bersatu Kaltara.
“Saya hadir bukan sebagai gubernur. Saya diminta hadir sebagai penasehat. Kalau tidak diminta hadir, saya juga tidak akan hadir,” tutup Zainal Arifin Paliwang. (*/tmc)