NUNUKAN – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid tidak dapat menyembunyikan rasa haru ketika perjuangannya untuk memperjuangkan tenaga honorer di Kabupaten Nunukan agar dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini telah mendapatkan respon sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Respon baik terhadap usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan terkait penerimaan PPPK tahun 2023 diterima oleh bupati saat melakukan koordinasi dan konsultasi di Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (15/5/2023), lalu.
Koordinasi dan Konsultasi tersebut dilakukan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Komisi I DPRD Hendrawan dan Gat Kaleb, Ketua Komisi II Welson, Komisi II DPRD Lewi serta Kepala BKPSDM Sura’i, Kepala Diknas Akhmad, Inspektur Inspektorat Jumianto, Kepala Dinas Pemadam Rachmaji Sukirno, Kabag Organisasi Harman.
Bupati Laura dan rombongan juga disambut dengan hangat oleh Analis Kepegawaian / SDMA Ahli Madya Kementerian PANRB Suryo Hidayat dan Analis Kebijakan Kemenpan RB Eva.
Pada pertemuan tersebut Bupati Laura mengajukan beberapa usulan kepada Kemenpan RB terkait dengan penerimaan PPPK di Kabupaten Nunukan Tahun 2023 yaitu yang pertama mengenai standar passing grade seleksi P3K.
Laura meminta agar standar passing grade pada seleksi PPPK di Kabupaten Nunukan, dibedakan standarnya dengan standar passing grade Nasional.
“Kenapa kita mengusulkan ini karena kualitas SDM (Honorer) berbeda dengan SDM yang berada di wilayah Pulau jawa dan sekitarnya dan lagi letak geografis kita di perbatasan yang sulit dijangkau baik transportasi maupun jaringan internet, sehingga ini juga salah satu hambatannya,”terang Laura.
Lanjut Laura Pemda juga mengusulkan tenaga honorer yang berstatus kategori 2 agar dapat diprioritaskan untuk diterima menjadi pegawai P3k Tahun 2023.
Selain itu, Laura juga mengusulkan untuk tenaga honorer yang sudah bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Nunukan diprioritaskan menjadi P3K dan ditempatkan dimana yang bersangkutan bekerja saat ini.
Selanjutnya Laura juga meminta agar 20 orang tenaga kesehatan di Kecamatan Krayan yang belum bisa terdaftar dalam sistem penerimaan agar dapat dibuka akunnya oleh Kemenpan RB.
Usulan terakhir, untuk tenaga P3K guru yang mendaftar di Kecamatan Lumbis tetapi pada saat SK penetapan bertugas di Nunukan untuk dapat diposisikan kembali sesuai tempat pendaftaran awal.
Kemenpan RB yang di wakili oleh Suryo Hidayat menanggapi dengan baik usulan-usulan tersebut, ia menyampaikan bahwa untuk kedepannya nilai ambang batas hasil test CAT dapat diakumulasi dengan kompetensi teknis tambahan dalam bentuk ujian praktek terhadap pekerjaan yang dilamar.
Kemudian untuk tenaga honorer kategori 2 dan 3 akan dipertimbangkan menjadi bagian dari nilai penerimaan P3K, yang nantinya akan dikondisikan oleh instansi teknis.
“Untuk honorer yang bertugas di wilayah terpencil diupayakan untuk mendapatkan prioritas akan dibahas pula tingkat selanjutnya.”ujar Suryo Hidayat.
Selanjutnya, kata Suryo Hidayat untuk 20 orang tenaga kesehatan akan segera dibuka akun pendaftaran susulan oleh Kemenpan RB dan Kemenkes.
Yang terakhir untuk guru yang pendaftaran berbeda penempatan akan diusahakan untuk kembali di posisi awal.
Mendapatkan respon yang sangat baik atas usulan tersebut dari Kementerian PANRB, Bupati Laura terharu dan sempat meneteskan air mata.
“Di sisa masa jabatan saya ingin memperjuangkan tenaga honorer yang berada di Kabupaten Nunukan agar dapat segera diangkat menjadi P3K,” imbuh Laura.(DV)