NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menyambut antusias wacana mempersiapkan Kabupaten Nunukan sebagai daerah industri pengolahan rumput laut agar memiliki daya saing di dunia industri
Antusias tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (3/4/2023) lalu, terkait gambaran sikap Pemkab Nunukan atas wacana yang disampaikan Trenggono tersebut.
Sebelumnya wacana tersebut disampaikan Pemerintah Pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Mamolok Kabupaten Nunukan, Kamis (30/3/2023).
Hanafiah menuturkan dengan potensi besar komoditas rumput laut yang dimiliki daerah ini, tentunya sangat tepat jika Kabupaten Nunukan dijadikan sebagai daerah Industri pengolahan rumput laut.
“Karena tentunya memberikan nilai tambah yang sangat besar pada usaha budidaya rumput laut yang dikembangkan di Nunukan selama ini dibanding jika hanya mengirimnya ke luar daerah dalam bentuk bahan baku saja,” tutur Hanafiah.
Menurut Hanafiah, dijadikannya Nunukan ini sebagai daerah industri pengolahan rumput laut, dengan sendirinya akan meningkatkan player efek tumbuhnya perekonomian daerah yang sangat signifikan.
“Nantinya dengan adanya industri pengolahan rumput laut, dapat memberi dampak positif yang akan mengembangankan berbagai bidang usaha lainnya, dan akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi,” harapnya.
Namun, diakui Hanafiah terhadap wacana untuk menuju Nunukan menjadi daerah industri pengolahan rumput laut, memang membutuhkan proses yang tidak singkat. Banyak faktor pendukung yang diperlukan. Karenanya, untuk mewujudkan harapan dimaksud, daerah ini masih memerlukan uluran tangan dari pemerintah pusat dalam mendukung terciptanya daerah industri pengolahan rumput laut dimaksud.
“Seperti bagaimana memulai ketersediaan bibit rumput laut yang lebih berkualitas dapat terpenuhi dari daerah ini sendiri karena selama ini bibit rumput laut yang digunakan di Kabupaten Nunukan masih dipasok dari luar daerah,” ungkap Hanafiah.
Hanafia menuturkan untuk mewujudkan wacana seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu, memang masih membutuhkan intervensi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat ada beberapa hal teknis yang memang belum mampu dilakukan oleh daerah.
Jika nanti ada pendirian pabrik dengan berbagai fasilitas pendukungnya yang harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Tidak bisa dilakukan sembarangan oleh tenaga yang tidak memiliki kemampuan penangananya di bidang itu.
“Pemda tentunya sangat mendukung wacana tersebut. karena memang kita masih membutuhkan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, jika ada program-program yang akan diturunkan ke daerah ini karena masih adanya keterbatasan yang dialami oleh daerah,” imbuh Wakil Bupati Nunukan ini.(mld*)