NUNUKAN – Keluhkan beredarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dari Malaysia ke wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sambangi DPRD Nunukan, Jumat (3/2/2023).
Pemilik keluhkan beredarnya BBM eceran asal Malaysia tersebut berdampak terhadap penjualan BBM yang dijual SPBU di Sebatik.
Pasalnya BBM eceran asal Malaysia tersebut dijual dengan harga yang lebih murah.
Yuliana dari PT. cahaya Sopeng Sebatik, pemilik SPBU disebatik mengatakan BBM asal Malaysia, dijual dengan harga lebih murah, dijual secara eceran di pinggir-pinggir jalan raya.
Yuliana.
“Keberadaan BBM eceran dari Tawau, sangat besar pengaruhnya terhadap penjualan dan kuota BBM kami. Bahkan jarak beberapa langkah saja dari SPBU itu ada yang berjualan BBM dari Malaysia ini,” terang Yuliana.
Lebih jauh Yuliana beberkan harga BBM asal Malaysia dengan RON 98 (kelas Pertamax) yang dijual eceran sebesar Rp10.000 per liter.
Sementara harga Pertamax di tingkat SPBU dan Pertashop sebesar Rp13.050 per liter.
“Harga Jual Pertamax kalau diecer bisa sampai Rp15.000 per liter. Sedangkan kalau Pertalite diecer mulai Rp12.000-Rp13.000. Pertalite di SPBU Rp10.000,” ujar Yuliana.
Yuliana, menyebut dampaknya kini pengambilan BBM ke Depo Pertamina menjadi menurun sejak November 2022.
“Biasanya dalam satu bulan SPBU datangkan 300 ton, yang pengangkutannya 3 kali dalam sebulan, sekarang hanya sekali sebanyak 120 ton, itupun lama habisnya,” ujar Yuliana.
Apalagi kata Yuliana, saat ini beberapa pengusaha Pertashop yang mengambil BBM di SPBU miliknya, memilih untuk tidak memperpanjang kerjasama.
Akibat tidak mampu bersaing harga dengan BBM dari Malaysia yang dijual murah.
Yuliana, berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melalui DPRD untuk menyikapi situasi tersebut dengan serius.
“Masalah BBM ini kalau tidak ada solusi yang tepat bisa berpengaruh pada sektor lainnya. Sebagian dari mitra kami memilih untuk tidak memperpanjang kerjasama. Kami punya izin tapi kalah saing sama yang tidak punya izin,” ucap Yuliana.
Menyikapi keluhan pengelola SPBU, wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan, Saleh meminta kepada Pemkab Nunukan agar segera melakukan rapat dengan Forkopimda terkait keberadaan BBM Malaysia di Pulau Sebatik.
“Hal ini harus segera di sikapi oleh pemkab, bila perlu panggil perwakilan BPH Migas untuk bicarakan masalah ini, ini sangat krusial yang terjadi di masyarakat perbatasan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Di satu sisi ada yang diuntungkan di sisi lain ada yang dirugikan,” pungkas Saleh.(mld*)