TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Yansen TP menghadiri secara langsung Summit Investment Forum 2021 oleh Tempo Media, bertempat di Aula, Kantor Gabungan Dinas, Selasa (23/11).
Menjadi narasumber, Yansen memaparkan secara detail potensi Kalimantan Utara untuk menggaet berbagai investor masuk ke provinsi dengan sumber daya alam melimpah ini. Kepada jurnalis DKISP Kaltara Wagub berharap setiap forum berskala nasional dapat menjadikan Kaltara sebagai acuan berbagai kebijakan nasional.
“Tentu kita ingin Kalimantan Utara ini tergambarkan dalam berbagai kebijakan nasional. Sebuah daerah yang maju tidak boleh tertutup informasi, sehingga summit investment ini sangat baik untuk mempromosikan pada dunia luar, khususnya para investor,” ungkapnya.
Potensi besar Kalimantan Utara tersebar di berbagai Kabupaten/Kota, baik energi, pertanian dan perikanan tentu dapat menarik investor dalam dan luar negeri untuk turut mengelola potensi tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Investor darimanapun tidak ada masalah, sepanjang mengikuti aturan dan harus berpihak pada masyarakat. Indonesia juga sedang mempromosikan diri sebagai negara yang menjamin green economy (ekonomi ramah lingkungan, red) dan investasi akan terjamin jika para investor menyatukan diri pada lingkungan dan masyarakat Kaltara,” ucap Wagub.
Wagub menekankan investor yang hadir di Kaltara selain berminat mengelola industri hulu (barang setengah jadi), juga berminat mengembangkan industri hilir (barang jadi/siap digunakan) untuk meningkatkan mutu dan pendapatan daerah.
“Terutama dengan hilirnya. Kalau kita tanam padi harus diolah sebagai bentuk diversifikasi produk pangan lokal,” tutupnya.
Direktur Tempo.co, Tomi Aryanto mengungkapkan apa yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara pada Investment Forum sudah sejalan dengan pemikiran Pemerintah Pusat yang total dalam mengelola Sumber Daya Alam Indonesia secara mandiri.
“Pemerintah Pusat sudah jelas ya, tidak mau lagi kita mengekspor bahan mentah, tambang mentah seperti bauksit, kuarsa, nikel dan sebagainya sampai kita digugat oleh organisasi perdagangan dunia dan posisi pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini jelas bahwa kita akan lawan,” jelas Tomi.
Posisi jelas Pemerintah Pusat menjadikan Pemerintah Daerah bisa lebih maksimal dalam mengelola sepenuhnya sumber daya alamnya bagi kemakmuran daerah dan masyarakat.
“Pemerintah daerah jangan buka peluang industri tambang mentah untuk kirim keluar negeri, kita rugi karena kita tidak mendapatkan nilai (keuntungan,red) maksimal barang, kita musti mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk bisa mengembalikan dampak lingkungan yang dihasilkan namun kembali menguntungkan masyarakat secara maksimal,” tutupnya.
Potensi besar Provinsi Beranda NKRI ini juga turut menarik perhatian besar Presiden RI, Joko Widodo yang juga secara aktif mempromosikan agar para investor berminat menanamkan modal di kawasan green economy Kaltara, bahkan Presiden menyatakan para pelaku industri telah antri untuk berinvestasi di kawasan industri hijau Kaltara. (chai/dkispkaltara)