TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Selasa (7/9/2021).
Ada dua agenda pembahasan pada rapat tersebut meliputi Penyusnan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 dan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022.
Dalam nota pengantarnya, Wagub mengapresiasi kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, salah satunya dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranperda RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai dasar mencapai visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.
“Visi tersebut telah dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan dengan memerhatikan segala aspek potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara,” terang Wagub.
Wagub mengungkapkan, penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2021 dan rancangan KUA-PPAS tahun 2022 memerhatikan kondisi daerah, nasional dan dunia yaitu Pandemi Covid-19. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa daerah di Provinsi Kaltara sempat masuk dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4,” jelasnya.
Di mana kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak dalam perekonomian di provinsi termuda ini. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian di Kaltara sempat mengalami kontraksi pada triwulan I sebesar 1,91 persen terhadap triwulan I tahun 2020.
“Ini tentu memerlukan perhatian agar pemprov bersama pemkab/pemkot harus bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Wagub.
Wagub menjabarkan, pendapatan APBD Kaltara dari Dana Transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pemotongan sebesar Rp 35.709.701.000. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan pendapatan serta sasaran dalam perubahan APBD tahun 2021. (Adpim)