Tanjung Selor-Pemilihan umum (pemilu) kepala daerah tahun 2024 adalah hal yang harus dipersiapkan secara matang, oleh karena itu untuk menciptakan pelayanan publik yang baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan rapat koordinasi evaluasi kerja.
Rapat yang berlangsung secara daring ini dibuka oleh Teguh Dwi Subagyo selaku Ketua KPU Provinsi Kaltara di Ruang Media Center KPU Provinsi Kaltara pada Rabu (1/9).
Dalam sambutannya, pria yang kerap disapa Teguh ini mengungkapkan bahwa rapat koordinasi adalah hal yang penting untuk mencegah kesalahan dari pemilu sebelumnya. Menurutnya 11 pihak yang tergabung dalam rapat koordinasi ini adalah elemen penting dalam pelayan pemilu.
“KPU sekarang sedang siapkan perbaikan regulasi untuk maksimalisasi pelayanan, itu karena kalau pelayanan baik maka perwakilan pemimpin di Kaltara juga baik,” jelasnya.
“Jadi memang harapannya semoga koordinasi yang sudah apik selama ini dapat berjalan lebih baik dan berkualitas, semua yang hadir dalam kesempatan ini bisa jadi cerminan dari kualitas kerja sama di masa yang datang,” tambah Teguh.
Selain itu, Kepada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (DKISP) yang diwakili oleh M. Tauchid Mansyur selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) turut hadir sebagai salah satu dari 11 instansi terkait.
Ia menyampaikan bahwa selama ini pihaknya memiliki dua tugas utama seperti komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi, namun adanya pandemi memberikan suatu tantangan tersendiri dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
“Saat pandemi Covid-19 ini ada tambahan materi tentang bagaimana menyelenggarakan pilkada secara aman dalam konteks kesehatan, jadi kita akan bantu sebarkan bagaimana protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pesta demokrasi nanti karena hal ini akan jadi salah satu kunci keberhasilan,” ujar Uchied sapaan akrabnya.
Mengenai pemanfaatan teknologi informatika, ia mengaku bahwa saat ini DKISP tengah membantu KPU dalam mengembangkan aplikasi e-rekap guna memungkinkan perhitungan atau rekapitulasi berbasis digital untuk meminimalisir adanya kerumunan.
“Selain itu, maraknya hoaks dan disinformasi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui Tim Cyber akan membantu memblokir konten-konten hoaks, termasuk terkait Pilkada ini,” terangnya.
Sebagai salah satu rangkaian dalam pilkada mendatang, Uchied menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo tengah meningkatkan infrastruktur TIK untuk melancarkan kampanye yang berlangsung secara daring.
“Di Indonesia masih ada sekitar 12 ribu desa yang belum memiliki akses 4G. Sebanyak 9 ribu di antaranya termasuk daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal),” jelasnya.
Oleh karena itu, DKISP tengah mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital yang semakin cakap melalui berbagai pelatihan literasi dan kompetensi digital guna memastikan bahwa transformasi digital dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Jadi, kami tidak hanya berhenti di pembangunan infrastruktur digital yang merupakan prasyarat utama dalam transformasi digital. Tetapi, pilar-pilar ini harus berjalan beriringan, untuk mencapai transformasi digital yang menyeluruh,” bebernya.
“Adapun untuk saat ini DKISP Kaltara Tahun 2018 sampai Tahun 2020, dan untuk 2021 masih kami lakukan pendataan daerah tertinggal yang masih mengalami blank spot. Sudah banyak dilakukan pembangunan BTS dan Jaringan Internet agar bisa membantu KPU dalam pengiriman data,” pungkas Uchied. (saq/dkispkaltara)