TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tak menampik bahwa terus dihadapkan berbagai tantangan dalam memajukan pembangunan daerah.
Tak heran jika hal ini menjadi perhatian serius Pemprov. Khususnya dalam pengawasan keuangan daerah.
Olehnya itu, bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kaltara, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Luminor Tanjung Selor, Rabu (2/6/2021).
Rakor yang dihadiri Wakil Gubernur Yansen TP, Ketua DPRD Kaltara dan Forkopimda serta kepala daerah dari lima kabupaten kota ini mengangkat tema Pengawasan Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Kaltara.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengungkapkan pembangunan daerah yang masih banyak menghadapi tantangan mengakibatkan sasaran startegis yang disasar tak kunjung terwujud sepenuhnya.
“Banyak program, kegiatan maupun sub kegiatan tersebut yang tidak terarah, tidak konvergen, atau tidak memiliki kriteria hasil yang jelas. Hal ini menyebabkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah menjadi tidak optimal,” paparnya.
Pada rakor tersebut, jelas Selamat, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membangun koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern di daerah. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.
Tak hanya itu, rakor ini juga menyasar peningkatan efektivitas pengawasan intern melalui identifikasi area-area strategis dan prioritas di daerah yang menjadi obyek pengawasan. Serta desain kolaborasi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP daerah se-Kaltara.
Untuk itu, sebut dia, peran ADPIP hendaknya diwujudkan dalam desain pengawasan sebagai berikut :
1. Penajaman fokus pengawasan oleh APIP Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan evaluasi program/kegiatan sektor kelautan dan perikanan di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik daerah termasuk penyusunan pedoman evaluasinya;
2. Penajaman fokus pengawasan oleh APIP Kaltara dengan pelaksanaan evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.Khususnya atas program/kegiatan yang bersifat lintas Pemda dan sesuai kewenangan. Termasuk penyusunan pedoman evaluasinya.
3. Kompilasi laporan hasil pengawasan oleh Perwakilan BPKP Kaltara atas hasil evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan se-Kaltara.
Sementara Gubernur Zainal dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor unggulan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Bumi Benuanta.
Selanjutnya sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mewujudkan lima pilar utamanya, Pemprov Kaltara terus berupaya medukung program tersebut.
“Potensi perikanan sangat menjanjikan dan belum kita kelola secara maksimal. Untuk itu saya mengajak seluruh stakeholder untuk berpikir sederhana. Jika sumber kelautan dan perikanan di Kaltara dikelola dengan baik secara profesional, yakinlah khusus hasil perikanan per tahun bisa diraih lebih dari Rp 1 triliun,” kayanya.
“Tetapi sampai saat ini kita belum mengelola dengan baik. Mari kita kelola perikanan kita, kelautan kita untuk lebih menambah penghasilan daerah Provinsi Kalimantan Utara,” imbuhnya menegaskan.
Oleh karenaya, diperlukan peran anggota DPRD Kaltara membuat payung hukum dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) dalam upaya peningkatan perekonomian pada sektor perikanan dan kelautan.
Yakni Perda tentang Pengelolaan Rumput Laut di Kaltara agar PAD (Pendapatan Asli Daerah bisa bertambah.
“Semua petani rumput laut kita di Tarakan dan di Nunukan menginginkan pengiriman rumput laut ke Sulawesi dan Surabaya dengan pemain-pemain yang ada di sini (Kaltara),”ujarnya
Sehingga harapan kontribusi hasil laut Kaltara terhadap pembangunan daerah terjadi sirkulasi yang terus meningkat.
Gubernur Zainal juga mengharapkan peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola hasil laut.
“Betul-betul kita tempatkan orang-orang yang sesuai kompetensinya, sesuai keahliannya, sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan PAD Kalimantan Utara,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kaltara secara perlahan akan membenahi Sumber Daya Alam (SDA) di lingkungan pemerintahan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
.
Disamping itu, Gubernur Zainal juga meminta untuk memperhatikan bantuan-bantuan pemerintah untuk kapal pengangkut ikan 50 ton.
“Kalau nelayan kita di Kaltata diberikan peralatan yang bagus dan modern, saya yakin Kaltara bisa lebih terkenal dengan produk kulinernya,” kata Gubernur optimistis.
Masih dikatakannya, hingga saat ini Kaltara belum memiliki pelabuhan khusus perikanan. “Bersama Pak Wagub Yansen, kami bercita-cita dapat mewujudkan itu,” demikian Gubernur. (ahy/sur/dkisp-kaltara)