Tanjung Selor – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengusulkan pembentukan kawasan khusus ibu kota provinsi mulai ada titik terang. Setelah kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Kaltara pada 30 Maret 2021 lalu, Pemprov Kaltara serius membahas dan menyusun rancangan skala prioritas kawasan khusus tersebut.
Sebelum memenuhi undangan pertemuan awal pembahasan kawasan khusus di Kemendagri minggu depan, Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengadakan rapat yang dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Jumat (21/5).
“Saya minta ini harus serius kita kerjakan. Kita sama-sama mempertegas skala prioritas kawasan khusus ini sehingga bahan tersebut bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat Senin nanti,” kata Asisten I, Datu
Iqro Ramdhan saat membuka rapat.
Pemkab Bulungan, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten I, Kepala Bappeda serta Kepala PU, menyampaikan usulan kabupaten. Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bulungan Errin Wiranda, mengungkapkan bila tata ruang menjadi perhatian bersama apabila Kemendagri sudah menyetujui usulan tersebut, serta ketersediaan lahan harus dipikirkan. Seperti Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di sekitar Bumi Rahayu, Apung, Gunung Sari diperkirakan pengembangan kota Tanjung Selor akan sampai di sana.
“Kawasan-kawasan di sana sudah cukup berkembang, tetapi masuk HPL Transmigrasi. Jadi ini menjadi perhatian kita juga. Nanti saya sampaikan kepada pak bupati, supaya kedepannya kita bisa mengusulkan penghapusan HPL Transmigrasi ini,” terang Errin.
Selanjutnya, memperhatikan kondisi Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi bisnis, Plt. Kepala BAPEDDA Kab. Bulungan Iwan Sugianta, mengusulkan program penanganan banjir dan
penanganan hutan kota.
“Penanganan banjir kami mengajukan beberapa kegiatan yang tentunya ini kami konekan ke provinsi,” ujar Iwan.
Program penanganan banjir diantaranya adalah pengerukan Sungai Selor dan normalisasi drainase. Untuk penanganan Hutan Kota, Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara dapat saling berkerjasama dalam pengembangan Hutan Kota. Belajar dari pengalaman, Pemkab Bulungan berharap agar tetap dilibatkan dalam proses pembentukan ibukota Provinsi, sehingga peran dan fungsi kabupaten dapat berjalan optimal.
“Mudah-mudahan pertemuan besok (Senin,red) menjadi langkah awal, apa yang harus dilakukan. Kalau kami lihat usulan kami dengan provinsi isinya kurang lebih sama, tinggal penamaan saja yang perlu disinkronkan,” ungkap Adriani, Kepala PU-Litbang Kabupaten Bulungan. (AHY)