Tanjung Selor-Sebanyak empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh ketua Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Boediarso Teguh Widodo, sebagai pengurus Dewan Pimpinan (DPD) APWI Kalimantan Timur-Kalimantan Utara Periode 2021-2025.
Hadir dalam kegiatan yang dilakukan juga secara virtual tersebut, Gubernur Kaltara dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Suriansyah didampingi Kepala Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Muhammad Ishak di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Kamis (6/5).
Widyaiswara adalah profesi yang strategis dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pengajaran dan pelatihan kepada ASN, salah satunya seperti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Usai pelantikan dan pengukuhan, Gubernur Kaltara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Suriansyah menyambut baik DPD APWI Kaltim-Kaltara yang mewadahi para widyaiswara serta mengapresiasi perjuangan para widyaiswara Kaltara dalam membuat terobosan inovasi baru, mendesain program kolaborasi dan kreatif.
“Perjuangan mereka patut kita apresiasi, saya berharap widyaiswara Provinsi Kaltara ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi ASN di Kaltara secara signifikan,” kata Sekda Suriansyah membacakan sambutan gubernur.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara terus berupaya meningkatkan profesionalisme widyaiswara melalui pelatihan-pelatihan, terlebih masa pandemi pelaksanaan proses belajar cinderung dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring).
“Diharapakan semoga dengan acara ini, widyaiswara Kaltara mampu menyesuaikan diri dengan perubahan disegala bidang yang bergerak begitu cepat, dinamis dan massif,” pesan gubernur.
Mardiana Arsjad, selaku Wakil Ketua DPD APWI Kaltim-Kaltara mengutarakan harapannya saat diwawancarai agar widyaiswara diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan atau kopetensinya minimal dua kali dalam satu tahun.
“Apalagi saat ini proses pembelajaran secara daring, kita-kita, termasuk saya golongan kolonial istilahnya, bagaimana bisa ke milineal, tentunya harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi, dan itu harus dilatih, harus belajar lagi, supaya bisa menyesuaikan,” ujar mantan Kepala Bidang TI dan AT Diskominfo Kota Tarakan ini.
Untuk diketahui bahwa APWI adalah transformsi dari Ikatan Widyaiswara Indonesia. Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) agar dapat melantik DPD APWI harus minimal 10 orang. Selain ADRT yang menjadi dasar, BPSDM Kaltara juga hanya memiliki lima orang widayiswara dan ditambah satu orang CPNS baru pada formasi 2020, sehingga APWI Kaltara bersepakat bergabung bersama APWI Kaltim pada hasil rapat bulan Februari lalu. (ahy)
(diskominfokaltara)