JAKARTA – Komitmen Zainal Arifin Paliwang bersama Yansen TP sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara untuk berlari kencang dalam menata percepatan pembangunan ke arah lebih baik tak hanya manis di bibir.
Hal ini dibuktikan pada kunjungan kerjanya di Ibukota DKI Jakarta, pada Rabu (3/3/2021). Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambangi empat kementerian sekaligus.
Keempat kementerian yang dikunjungi Zainal itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).
Kunjungan kerja orang nomor satu di Provinsi Kaltara ini dimulai sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disambut oleh Luhut Binsar Panjaitan.
Pertemuan ini membahas beberapa hal terkait kemaritiman dan investasi di wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Salah satunya meminta kepada Zainal-Yansen agar Pemprov Kaltara dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada para investor.
“Pak Menteri Luhut tadi minta agar Kaltara ramah terhadap investasi. Dengan catatan setiap investor yang masuk itu betul-betul bisa kerja, dan investornya kita evaluasi, serius atau tidak. Kemudian kalau ada yang menjual nama beliau (Menko), kata beliau segera gubernur laporkan,” kata Zainal.
Di tempat terpisah, Gubernur Kaltara juga menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Perhubungan terkait pembangunan Bandara Binuang di Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan.
Penandatangan MoU ini disaksikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, Bupati Nunukan, Hj.Asmin Laura Hafid, Ketua DPRD Nunukan, dan Kepala Dinas Perhubungan Nunukan.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Perhubungan yang diwakili Dirjen Perhubungan Udara, Gubernur Kaltara juga menyampaikan rencana penambahan runway Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Serta pembangunan Bandara Long Alango Kabupaten Malinau.
Selanjutnya masih di hari yang sama, Gubernur juga melakukan pertemuan dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran APBD Kaltara 2021.
“Kemendagri prinsipnya akan mendukung dan minta kita segera membuat surat dalam penjabaran itu, dan sudah kita kerjakan. Karena kita inginnya supaya pelayanan ke masyarakat itu bisa cepat jalan,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan persoalan perpanjangan masa kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara yang masih memiliki tanggungjawab untuk segera dituntaskan pada April tahun ini.
“Terkait penambahan masa kerja Bawaslu yang memerlukan anggaran, Kemendagri meminta surat kepada Pemprov Kaltara, dan meminta untuk dilakukan addendum bersama Bawaslu terkait hal tersebut,” ujarnya.
Terakhir, Gubernur Kaltara beserta staf melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pertemuan ini, Gubernur disambut oleh Sekjen Kemen LHK.
“Intisari pertemuan dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tentang revolusi lahan terkait tambak. Kemudian mengenai penghijauan terutama di lahan penanaman mangrove,” tukasnya. (msr/diskominfokaltara)