TANJUNG SELOR – Sejalan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau yang sering disebut dengan Karhutla, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) turut menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri yang membahas Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 Serta Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2021, di Ruang Rapat Lt 1. Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/2/2021).
Membuka kegiatan tersebut Menko Polhukam RI, Mahfud MD menguraikan bahwa sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, bahwa terdapat penugasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya pengendalian karhutla dan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam RI.
“Seharusnya pada tahun 2021 ini, karhutla dapat ditangani lebih baik dan sistematis. Setiap tahunnya, Presiden RI Joko Widodo selalu memberikan penanganan khusus dan arahan di Istana Negara dengan memprioritaskan pencegahan dan monitoring secara rutin, pengelolaan ekosistem lahan gambut, pengendalian dan pemadaman karhutla, menindak tegas hukuman bagi pelaku karhutla, dan cari solusi secara permanen atas terjadinya karhutla di wilayah tersebut,” urai Mahfud MD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, H Suriansyah turut menghadiri Rakorsus ini didampingi Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Syarifuddin beserta instansi terkait. “Untuk mencegah terjadinya karhutla terutama di seluruh wilayah Kaltara, tentunya harus ada konsolidasi pencegahan karhutla dari pemerintah pusat ke pemda (pemerintah daerah). Selain itu, juga diperlukan sinergitas pemerintah dengan masyarakat seperti melakukan pembinaan masyarakat untuk berpastisipasi dalam upaya penanggulangan karhutla,” jelasnya.
Selain karhutla, Provinsi Kalimantan Utara turut mewaspadai curah hujan tinggi pada bulan Februari 2021 ini.
“Menurut penjelasan dari Deputi Klimatologi BMKG Herizal, Provinsi Kaltara masuk dalam Provinsi dengan curah hujan yang tinggi sehingga juga harus diwaspadai disertai dengan siap siaga darurat,” tutup Suriansyah. (Humas)