TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai laporan dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kaltara, pada 2021 ini akan ada 40 kegiatan konstruksi dari Kementerian PUPR di Kaltara. Dengan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp 700,14 miliar lebih.
Dari 40 paket ini, lanjutnya, dua paket di antaranya telah ditandatangani kontraknya pada Jumat (15/01/2021). Yaitu paket kegiatan pembangunan jalan di Long Nawang, Malinau senilai Rp 15,7 miliar dan preservasi jalan dalam kota Tanjung Selor senilai Rp 10,8 miliar.
Demikian disampaikan Gubernur usai mengikuti acara penandatanganan kontrak paket tender/seleksi dini kegiatan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penandatanganan dilakukan di seluruh Balai Kemen-PUPR di 34 provinsi, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan para Gubernur se-Indonesia secara virtual.
Irianto mengungkapkan, dari 40 paket kegiatan itu, semua didanai oleh APBN dan akan dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PUPR. “Sesuai arahan Presiden, meminta agar dilakukan percepatan proses tender. Utamanya untuk kegiatan konstruksi. Di Kaltara, saya minta melalui Dinas PUPR-Perkim juga demikian. Sesuai laporan, oleh OPD terkait sudah mulai melakukan proses tender untuk kegiatan-kegiatan 2021 ini.
Sementara itu, dalam acara penandatanganan kontrak tender oleh KemenPUPR, dilaporkan tadi oleh Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, ada 3.175 paket kegiatan Kemen-PUPR, dengan nilai 38,6 triliun yang dilakukan proses lelang dini, sesuai dengan instruksi Presiden.
Dari total kegiatan pada 2021 tersebut, hingga kini sudah ada 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun yang telah selesai tender. Sebelumnya, sebanyak 209 paket dengan nilai Rp2,1 triliun telah terkontrak per Desember 2020. Dari 3.175 paket kegiatan itu, sebanyak 40 paket kegiatan di antaranya dilaksanakan di Kalimantan Utara. Dengan nilai anggaran Rp 700,14 miliar.
“Atas nama masyarakat Kaltara, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak
Presiden, juga Bapak Menteri PUPR, yang memberikan perhatian untuk Kaltara, dengan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sangat besar,” ujarnya.
Mengutip arahan Presiden pada acara tersebut, gubernur mengatakan, percepatan tender dan kontrak kegiatan konstruksi ini akan memberikan dampak pada geliat ekonomi. Baik secara nasional dan di daerah.
Tak hanya bagi pelaku usaha konstruksi, juga menggerakkan industri konstruksi. Juga memberikan multiplier effect besar. Di antaranya menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, termasuk sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan lainnya.
Presiden juga mengingatkan agar dana yang dimiliki otoritas infrastruktur memiliki dampak yang signifikkan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Apalagi dalam kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini.
“Bagi Kaltara, percepatan kegiatan konstruksi ini sangat positif. Selain efek besar terhadap ekonomi, juga mempercepat pemenuhan infrastruktur. Tak terkecuali di wilayah perbatasan kita,” imbuhnya. (Humas)