TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemerintah saat ini membentuk lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Ini akan menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional.
Pembentukan lembaga ini, kata Gubernur, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, Rabu (6/1).
Dalam kondisi saat ini, kata Gubernur, mengutip arahan Presiden, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemerintah lainnya tidak hanya berharap dari APBN maupun melalui BUMN. Sehingga pemerintah melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya, dengan membentuk Indonesia Investment Authority ini.
“Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund. Ini juga agar para gubernur mengetahui, sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung APBN,” kata Jokowi
Presiden dikutip Gubernur yang turut mengikuti pertemuan itu secara virtual. Dikatakan, dengan adanya Indonesia Investment Authority, pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain.
Sumber pendanaan ini, kata Presiden, dibutuhkan negara karena ada ketimpangan antara kemampuan pendanaan di domestik dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Terlebih saat ini kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan BUMN juga terbatas, dan rasio utang pemerintah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) telah naik.
“Kita juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority. Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan, apabila nanti menyangkut daerah ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan terkait kesiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan dimulai pekan depan. Disebutkan, Indonesia telah memesan lebih dari 300 juta dosis vaksin covid-19 dari beberapa produsen vaksin.
Hal lainnya, presiden, kata Gubernur juga menyampaikan terkait ketahanan pangan. Presiden meminta kepada Pemerintah Daerah yang di wilayahnya ada program pembangunan food estate untuk melakukan upaya percepatan. Utamanya terkait dengan perizinan.
“Untuk di Kaltara ada program Delta Kayan Food Estate. Menindaklanjuti arahan bapak Presiden, Pemprov akan memfollowupnya. Tentu dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Dengan harapan untuk percepatan food estate ini,” kata Gubernur.
Dalam pertemuan secara virtual itu, juga mendengarkan pemaparan dari Menko Perekonomian terkait dengan pemulihan ekonomi, serta dari Menkes mengenai kesiapan vaksinasi covid-19. Rapat diikuti seluruh gubernur se-Indonesia. (*/humas)