TANJUNG SELOR – Sebanyak 9 proyek infrastruktur gedung kantor yang dibangun Pemprov Kaltara diresmikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rabu 6 Januari 2020.
Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Irianto didampingi Wakil Gubernur Udin Hianggio, dan Sekda Suriansyah.
Peresmian berlangsung di gedung gabungan dinas Pemprov dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah tamu undangan dari unsur TNI/Polri, instansi vertikal, perwakilan Pemkab/Pemkot, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov tampak hadir dalam kegiatan ini.
“Peresmian ini menunjukkan Pemprov Kaltara serius dalam pembangunan infrastruktur, termasuk gedung perkantoran,” sebut Gubernur Irianto.
Gedung kantor yang diresmikan umumnya dikerjakan dalam dua tahun anggaran, 2019-2020. Antara lain Gedung Layanan Perpustakaan di Tanjung Selor, Gedung Kantor Inspektorat di Tanjung Selor, Gedung Laboratorium Pengujian Tera Ulang di Tanjung Palas Utara.
Selainnya lebih dari dua tahun anggaran adalah Gedung SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Gedung Pasar Panca Agung di Tanjung Palas Utara, Gedung STIE Bulungan Tarakan di Tarakan, Toko Indonesia di Krayan, dan Kantor Badan Penghubung di Jakarta.
Selain itu, Gubernur juga meresmikan kontainer laboratorium bio safety level (BSL) untuk pengujian sampel Covid-19. Fasilitas ini terdapat di Tanjung Selor.
“Dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas, kita mencoba melakukan pembangunan secara bertahap. Bukan dengan cara multiyears,” ujarnya.
Sejatinya, Kantor Badan Intelejen Negara Perwakilan Kalimantan Utara diresmikan pula hari ini. Namun ditunda lantaran akan diresmikan bersama Kepala dan pimpinan BIN lainnya.
Selain meresmikan gedung kantor secara simbolis, Gubernur juga menyerahkan hibah barang berupa dua buah mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dengan total nilai Rp 328,2 juta masing-masing kepada Pemkab Malinau dan Pemkab Tana Tidung.
Termasuk juga satu set mobile endrollmen senilai Rp 94,4 juta dan satu set printer fargo senilai Rp 46,6 juta ke Pemkab Bulungan.
“Mesin ini bisa digunakan mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Kita berikan kepada Malinau dan Tana Tidung karena dua daerah ini sebelumnya belum dapat,” ujarnya. (*/Humas)