Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Suriansyah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) Tahun 2021 secara virtual, pada Kamis (27/5) lalu.
Rakornas yang bertajuk “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Sebelum membuka secara resmi, presiden menegaskan peran utama pengawasan menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, dan menjamin tercapainya belanja anggaran yang akuntabel, efektif dan efesien.
“Saya ingatkan mengikuti prosedur itu penting, tapi target-target yang telah ditetapkan tercapai jauh lebih penting,” kata presiden yang menjabat dua periode ini.
Presiden menjelaskan bahwa masyarakat menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Ia memastikan bahwa pengawas harus menjamin tidak ada satu rupiah
pun yang disalahgunakan apalagi dikorupsi.
“Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi disaat pandemi semuanya harus dihemat, di saat kita (pemerintah,red) bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” tegasnya.
Tahun 2021 adalah tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kuartal pertama ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen dan target pada kuartal ke II menjadi 7 persen.
Untuk diketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp. 700 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.
“Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran, dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” ungkap presiden.
Pada kesempatan ini, presiden menekankan hal yang perlu menjadi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pertama, presiden meminta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Ia membeberkan realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD.
Kecepatan pengadaan barang dan jasa masih lambat. Pada kuartal pertama, realisasi dari kementerian/lembaga baru sekitar 10,98 persen. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari lima persen.
“Karena itu, saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Ia mengarahkan BPKP dan APIP untuk memberikan solusi dan jalan keluar untuk mengatasi hambatan dan mengawal agar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel.
Kedua, kualitas perencanaan perlu ditingkatkan. Hasil pantauan presiden, ia masih melihat ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga terjadi kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah.
“Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini,” lanjutnya.
Ketiga, perihal akurasi data. Presiden menyampaikan masih menjadi persoalan sampai hari ini. Data bantuan sosial tidak akurat. Data yang tumpang tindih menyebabkan penyaluran menjadi tidak cepat, lambat, dan didapati ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.
“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki.”imbuhnya.
BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.
“Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP memiliki ini, gunakan, manfaatkan,” pungkasnya.
Turut hadir bersama Sekda, Inspektur Daerah, Ramli. Rakornas dihadiri 2223 peserta, secara daring dan luring. Selain dihadiri pimpinan kementerian/lembaga serta pimpinan daerah acara ini juga dihadiri oleh seluruh APIP kementerian lembaga daerah, pemeriksa eksternal dan disiarkan langsung melalui Televisi Nasional TVRI. (ahy/diskispkaltara)